BeritaMantap.com - JAKARTA-- Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Jakarta, Selasa, membantah tuduhan bahwa pemerintah melakukan pembiaran terhadap gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah beberapa kali meminta aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, radikalisme, dan konflik horizontal," tegasnya.
Pada saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (19/4/2011), misalnya, Presiden meminta para pejabat, pimpinan TNI dan Polri serta masyarakat untuk bersinergi dalam mencegah dan menindak terorisme dan radikalisme.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lemah dalam mengupayakan ketertiban masyarakat. "Negara, pemerintah, TNI, dan Polri mengemban tugas yang tidak boleh ditawar-tawar untuk betul-betul menjaga keamaan negara ini. Keamanan dalam arti luas, berarti pertahanan, keamanan dalam negeri, dan juga luar negeri. Dan itu untuk melindungi rakyat," kata Presiden.
Presiden mengatakan dulu pemerintah memang melakukan pendekatan keamanan atau security approach untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, saat ini pemerintah menjamin kebebasan hak asasi manusia dan kebebasan berserikat dan berkumpul dalam memastikan stabilitas dan pembangunan ekonomi.
Pernyataan Presiden SBY itu ditegaskan kembali pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).
Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan munculnya kembali gerakan NII. Gerakan NII ini menempuh berbagai cara dalam merekrut anggotanya. Bahkan sejumlah mahasiswa berhasil direkrut menjadi anggota melalui pencucian otak. Selanjutnya, anggota yang berhasil direkrut itu, wajib menyerahkan sejumlah uang untuk menyokong gerakan NII.
A017/C/A011)
| GO |
